Hayatuddin, Mohamad (2022) PEMERIKSAAN DOKUMEN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019. Undergraduate thesis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Text
Mohamad Hayatuddin S20181137.pdf Download (2MB) |
Abstract
Kata Kunci : Pemeriksaan,Wali, Calon pengantin, PMA.
Pemeriksaan dokumen pernikahan merupakan suatu tahapan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pada tahapan tersebut terdapat kewajiban terhadap pihak-pihak terkait untuk datang untuk tuntutan administrasi dan kejelasan status baik hubungan nasab maupun kejelasan dokumen yang ada. Akan tetapi kerap kali tahapan ini disepelekan oleh masyarakat maupun oleh petugas KUA setempat yang ketika dikaji lebih lanjut dapat berakibat fatal terhadap status hukumnya. Penelitian ini memiliki beberapa fokus penelitian yakni 1) Bagaimana Mekanisme pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi?
Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan Mekanisme pemeriksaan dokumen perwawinan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi. 2) Mendeskripsikan Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi. 3) Mendeskripsikan pertanggung jawaban terhadap pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA kecamatan Banyuwangi kabaupaten Banyuwangi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Miles, Huberman dan Saldana melalui langkah-langkah: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan 1) Bahwa mekanisme pemeriksaan dokumen pernikahan yang terdapat di KUA kecamatan Banyuwangi sesuai dengan penjelasan dari petugas yang bersangkutan tahapan tersebut tidak menyalahi aturan yang ada. 2) Akan tetapi dalam praktik pelaksanaanya berbanding terbalik dengan prinsip mekanisme yang ada, yakni kerap kali ditemukan penyalah gunaan wewenang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain apabila pelaksanaan tahapan tersebut tidak sesuai maka pernikahan tersebut tidak sah karena melanggar aturan yang berlaku. 3) Pertanggung jawaban yang diberikan oleh petugas dalam pemeriksaan dokumen pernikahan ini belum sesuai dengan akibat yang diterima oleh mempelai. Hal ini terjadi dikarenakan dalam peraturan yang ada tidak ditemukan sanksi atau hukuman bagi setiap petugas atau calon mempelai yang tidak mematuhinya. Maka dengan fakta tersebut peneliti menyimpulkan bahwa upaya pertanggung jawaban tersebut masih jauh dari kata seimbang.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Mr Hayatuddin Mohamad |
Date Deposited: | 14 Jul 2022 08:23 |
Last Modified: | 14 Jul 2022 08:23 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10103 |
Actions (login required)
View Item |