Hubungan Islam dan negara dalam negara hukum perspektif Mahfud MD

Bayhaqi, Muhammad (2022) Hubungan Islam dan negara dalam negara hukum perspektif Mahfud MD. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq.

Text Muhammad Bayhaqi watermark.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Muhammad Bayhaqi, 2022 : HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD.

Kata Kunci: Islam dan Negara, Negara Hukum, Mahfud MD

Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila mampu untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara. Kendati demikian hubungan agama dan Negara tetap menjadi isu yang selalu eksis, oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini denga judul Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Prespektif Mahfud MD. Agar bisa mengkaji lebih detail dan mengokohkan pengetahuan agar hubungan agama dan negara tidak selalu dijadikan kambing hitam oleh beberapa oknum yang berkepentingan.
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam dan Negara di Indonesia?
Tujuan dalam penelitian ini adalah : Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam pemikiran Mahfud MD.
Hasil peneilian penulis menghasilkan bahwa Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan, dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.

Actions (login required)

View Item