Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik

Ismayawati, Ina (2022) Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text INA ISMAYWATI_S20183097.pdf Download (1MB)

Abstract

Ina Ismayawati, 2022: Analisis Fenomena Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pelayanan Publik.
Kata kunci: pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM darurat, pelayanan publik
Pandemi covid-19 telah memberikan banyak dampak di berbagai lini kehidupan. Keadaan luar biasa tersebut membuat pemerintah harus memutar otak untuk menangani penyebaran wabah covid-19. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuat kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah ini membawa pro dan kontra dalam masyarakat. Terlebih hal ini sangat bersinggungan dengan hukum pelayanan publik sebab Penerangan Jalan Umum salah satu bentuk pelayanan publik.
Terdapat dua fokus penelitian dalam skripsi ini, antara lain: 1) Apakah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik? 2) Bagaimana penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat?
Penelitian yang dilakukan ialah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan dua bentuk pendekatan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Penelitian yang dilaksanakan berhasil mendapatkan dua buah kesimpulan, antara lain: 1) Pelaksanaan kebijakan ini masih belum mampu menerapkan hukum pelayanan publik secara baik dan menyeluruh. Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu fasilitas publik yang berbentuk jalan. Oleh karena itulah kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum tidak memberikan sarana dan prasarana yang baik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Asas-asas yang belum dilaksanakan secara optimal ialah asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas kewajiban penyelenggara agar menyediakan fasilitas yang memadai. Tidak mampunya kebijakan tersebut dalam menerapkan ketiga asas pelayanan publik yang telah disebutkan dikarenakan hak-hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik tidak dipenuhi dengan maksimal.

Actions (login required)

View Item