Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi)

Khoirurozikin, Fahriza (2022) Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Fiks Fahriza Khoirurozikin 12345-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Fahriza Khoirurozikin, 2022, Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Stusi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi).
Kata kunci : Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama
Banyuwangi
Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwewenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk juga perihal perlindungan anak terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Regulasi mengenai perkawinan telah mengatur seseorang yang akan melakukan perkawinan harus melengkapi persyaratan, baik yang besifat administratif maupun substansif, agar perkawinan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Di dalam Undang-Undang perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan. Karena ada hal yang menyebabkan persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi maka terjadilah dispensasi kawin yang bisa diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan kepada pengadilan atau instansi yang berkenan. Walaupun persyaratan
usia perkawinan sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan munculnya peluang dispensasi tersebut bisa dikatakan bahwa pengadilan membuka peluang untuk terjadinya sebuah perkawinan dibawah umur.
Adapun fokus masalah penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi dasar
pertimbangan majelis hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi? (2) Bagaimana dipensasi kawin ditinjau dari
UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak?.
Adapun tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa
yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam pemberian dispensasi
kawin di Pengadilan Agama banyuwangi (2) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan perkara dispensasi kawin tersebut jika ditinjau dari
UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam penelitian ini untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau
melalui socio-legal research dengan paradigma penelitian hukum sosial
(sociological jurisprudence). Pengumpulan data yang yang dilaksanakan dengan cara (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Data yang diperoleh melalui (1) Kondensasi (2) Analisis data, dan (3) Penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin untuk mengutamakan kepentingan anak melalui asas kemanfaatan dengan menghidari mufsadat dari pada kemanfaatan. (2) Relevansi dispensasi kawin ditinjau dari UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal kekerasan dan diskriminasi soaial, dengan dibarengi upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Actions (login required)

View Item