Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia

nisa, fina fathun (2022) Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text FINA FATHUN NISA watermark news.pdf Download (980kB)

Abstract

ABSTRAK
Fina Fathun Nisa, 2022:Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Remisi, Narapidana.
Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa extraordinarycrime yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi yang seringkali terjadi merupakan penghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, pemberian remisi terhadap narapidana korupsi telah tertuang didalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Terkait dengan adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi menimbulkan perbincangan yang sangat hangat dikalangan masyarakat karena menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi jika koruptor diberikan hak remisi.
Fokus masalah yang diteliti 1) Bagaimanakah pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?. 2) Apakah pengaturan remisi bagi narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas keadilan?. 3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?.
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi menurutaturan yang ada. 2) Kerelevanan anantara pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas keadilan yang ada di Indonesia.3) Bentuk pemberian atau metode pemberian remisi merupakan tujuan penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sumber penelitian didapat dari Undang-Undang, buku, jurnal, E-book, dan Literatur yang berkaitan dengan aturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.
Penelitian ini menghasilkan 1). Aturan saat ini yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan terhadap pemberian remisi narapidana korupsi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. 2). Dengan adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ini menyebabkan ketidakadialan terhadap masyarakat Indonesia karena dalam Implementasinya unsur keadilan ini tidak dijadikan sebagai dasar acuan. 3). Dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi semakin mudah dan itu bertentangan dengan teori pemidanaan, seharusnya para koruptor ini diberikan efek jera atau hukuman yang seberat-beratnya.

Actions (login required)

View Item