Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

MASHURI, . (2022) Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text MASHURI_S20182080 (2).pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
MASHURI, NIM S20182080, 2022: Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini Indonesia yang rata-rata penduduknya beragama Islam, dikejutkan dengan kehadiran mata uang digital crypto currency salah satunya adalah bitcoin, sampai saat ini aset kripto masih menjadi perbincangan yang sangat serius dikalangan jajaran pemerintahan, karena mengalami kekosongan regulasi terhadap Platform perdagangan aset kripto, sehingga menghadirkan banyak korban yang mengalami kerugian kurang lebih hingga ratusan juta rupiah, lantas bagaimana transaksi jual beli bitcoin yang dilakukan di internet tersebut, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? 2) Bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia? 3) Bagaimana legalitas transaksi jual beli bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan legalitas transaksi jual beli bitcoin serta pandangan KHES tentang transaksi jual beli bitcoin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Transaksi perdagangan bitcoin dibuka selama 24 jam, saldo seorang trader disimpan secara digital di bitcoin wallet, menggunakan teknologi blokchain. Semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit yang dikenal dengan proses penambangan, biaya transaksi minimum 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi, transaksi dilakukan melalui internet. 2) Sesuai dengan lampiran Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti Nomor 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, bahwa bitcoin merupakan aset yang legal di Indonesia, untuk diperdagangkan dan bukan untuk alat pembayaran. 3) Bitcoin mengandung gharar, dharar, maisir dan spekulasi serta tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, maka dalam hal ini bitcoin bertentangan dengan Pasal 26 KHES tentang kategori hukum akad, bahwa transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Mata Uang, Bitcoin.

Actions (login required)

View Item