Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Hariyanti, Fifi (2022) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

This is the latest version of this item.

[img] Text
SKRIPSI FIFI S20184079..pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Fifi Hariyanti, 2022: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. Kegiatan pertambangan saat ini menjadi perhatian oleh masyarakat dikarenakan banyak para penambang yang tidak memiliki perizinan. Para penambang yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan IUPR mereka tetap melakukan kegiatan penambangan, seperti kasus yang telah diperiksa oleh pengadilan, dan dijatuhi putusan oleh majelis hakim, akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim dirasakan kurang tepat dan meringankan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sampai saat ini terkait kegiatan pertambangan. Jika dilihat dari segi hukum positif, para pelaku pertambangan tanpa izin menyalahi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Menurut hukum pidana Islam para pelaku pertambangan tanpa izin sudah bisa dijatuhi hukuman karena telah melanggar ketentuan yang berhubungan dengan Allah SWT dan orang lain. Fokus kajian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum atau tidak. Kemudian menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak sesuai dangan prinsip hak asasi manusia dari prinsip-prinsip perlindungan hukum, serta putusan majelis hakim kurang tepat karena unsur dalam pasal 158 hanya dijatuhi hukum pidana tidak dijatuhi hukuman denda. 2) Hukum pidana Islam para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin itu termasuk kepada pencurian dan para pelaku dapat dijatuhi hukuman ta’zir.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180114 Human Rights Law
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Mrs Fifi Hariyanti
Date Deposited: 15 Aug 2022 01:27
Last Modified: 15 Aug 2022 01:27
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11636

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item