: Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember

Nuris, Moh Anwar (2020) : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Moh Anwar Nuris_S20163021.pdf - Submitted Version Download (13MB)

Abstract

Dalam mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik dalam Pemerintahan maka di perlukan suatu landasan yang perlu digunakan untuk mewujudkannya. Implementasi good governance sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manejemen yang bercirikan pemerintahan yang baik (good governance). Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan d i Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? 3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah Pemerintahan Kabupaten Jember, Kantor DPRD dan Masyarakat. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan memenuhi kategori dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dan survey. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi prinsip-prinsip good governance yang ada di Pemerintahan Kabupaten Jember masih kurang karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (2) proses Pelaksanaan Prinsip-prinsip good governance dalam memajukan Kabupaten Jember, masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati Jember oleh pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga berakibat terhadap kinerja Bupati Jember. (3). Faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di Kabupaten Jember yaitu (a) Kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan anggaran pembangunan pada Tahun 2020 ini. (b) kurangnya komunikasi antara kedua pemangku kekuasaan sehingga berimbas kepada proses pelaksanaan tersebut, (c) Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jembersendiri.

Actions (login required)

View Item