Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo)

FITRIANI ASIS, LARASATI (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text LARASATI FITRIANI ASIS_S20173024.pdf - Submitted Version Download (6MB)

Abstract

Keberhasilan mengkoordinasikan pemerintahan desa tidak terlepas dari peran Camat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan daerah. Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pokok masalah tersebut dibahas ke dalam beberapa fokus masalah penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa serta untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan keabsahan data triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mengkoordinasikan pemeritahan desa yaitu dilaksanakan dengan cara menyamaratakan antara desa yang tergolong maju, berkembang, dan tertinggal dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, Camat Candi mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat Candi sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan tugas dan wewenangnya, namun Camat Candi perlu meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dalam hal pembangunan desa, serta memberikan pembinaan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Candi.

Actions (login required)

View Item