STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA

Mellinda, Shandi (2022) STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA. Undergraduate thesis, UIN KHAS KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text FIX_MELLINDA_WATERMAX[1].pdf Download (1MB)

Abstract

Kekuasaan kehakiman ialah salah satu bagian dari rumusan negara berlandaskan hukum, disisi lain kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka guna penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang terdapat pada naungannya seperti: peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, semua itu berupa kekuasaan kehakiman. Namun, di Saudi Arabia, kekuasaan kehakiman merupakan segala sesuatu mencakup aturan, sifat serta pola kenegaraan berlandaskan hukum Islam. Adapun yang menjalankan kekuasaan kehakiman ketatanegaraan Saudi Arabia yaitu Madzalim dan Qadhi Al-Qudhat. Lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Indonesia mencakup melaksanakan tugasnya di bidang peradilan. Tetapi, kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Saudi Arabia bukan hanya di bidang peradilan saja akan tetapi memiliki fungsi juga sebagai lembaga yang mengurusi permasalahan lainnya di luar pengadilan, semisal harta dan wakaf.
Fokus penelitian dalam tulisan ini ialah 1) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia? 2) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Saudi Arabia? 3) apa saja persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Saudi Arabia?
Skripsi ini mempunyai tujuan penelitian, yakni guna memahami fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman baik ketatanegaraan Indonesia maupun ketatanegaraan Saudi Arabia juga guna mencari kesamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan fungsi serta wewenangnya.
Kajian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian kepustakaan yang didapat informasi pada undang-undang, buku, dan Al-Qur'an.Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach), penelitian ini mencoba memperbandingkan yakni terhadap negara lainnya serta terhadap hal-hal yang sudah berlalu pada satu negara.
Bisa diambil kesimpulan yakni kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan Indonesia berfungsi guna melaksanakan fungsi peradilan namun di Saudi Arabia disamping menjalankan fungsi peradilan pula menjalankan fungsi di luar peradilan. Kewenangan kekuasaan kehakiman berkaitan mengenai hukum tata negara Indonesia diampu Mahkamah Agung yang di bawahnya terdapat PN, PA, PM, PTUN. Namun, kekuasaan kehakiman berkaitan tentang hukum tata negara Saudi Arabia kewenangannya diampu dipimpin oleh Khalifah atau Raja. Persamaannya diantara kekuasaan kehakiman menurut hukum tata negara Indonesia dan Saudi Arabia yaitu memiliki tujuan yang sama untuk mencari keadilan serta memperjuangkan penegakan hukum. Jadi perbedaannya, kalau kekuasaan kehakiman Indonesia hanyalah berlandaskan konstitusi, kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.Kelebihan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu tidak ada campur tangan dari lembaga lain, sedangkan kelebihan kekuasaan kehakiaman di Saudi Arabia masyarakat akan patuh terhadap hukum yang berlaku, sebab hukuman yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatannya. Kekurangan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu lemahnya hukum untuk mengatur masyarakat, sedangkan kekurangan kekuasaan kehakiman Saudi Arabia yaitu masih ada campur tangan raja dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga sifatnya tidak independen dalam memutuskan perkara.

Actions (login required)

View Item