SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN

KURNIAWAN, BASUKI and Purbosari, Nita and Isnaini, Fauziah (2022) SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN. [Prosiding Konferensi]

Text Prosiding KAPSI.pdf Download (3MB)

Abstract

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket.
Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain,
demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam
pelaksanannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara
kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang
menjaminnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam
negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam
memgeluarang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan
Budaya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negera
demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di
negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Bahwa pentingnya menciptakan
kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah/ negara yang
menjamin hak publik atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai salah satu
baromoter penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Untuk menjamin tegaknya
demokrasi dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, maka
pendidikan politik bagi warga negara sangat perlu terus dilakukan baik formal maupun
informal, sehingga kedaulatan berpolitik warga negara makin mengikat sejalan dengan
sistem ketatanegaraan kita ke depan yang makin menuntut partisipasi.

Actions (login required)

View Item