GERAK KUASA NEGARA DALAM PERDAGANGAN KOMODITAS BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA

Masruroh, Nikmatul and Fadli, Ahmad GERAK KUASA NEGARA DALAM PERDAGANGAN KOMODITAS BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA. [Prosiding Konferensi]

Text ACIEH,+Vol.+1+-+11.+Nikmatul+Masruroh+GERAK+KUASA+NEGARA+DALAM+PERDAGANGAN+KOMODITAS.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan, pertama menganalisis model perdagangan komoditas
bersertifikasi halal yang terjadi di Indonesia, baik skala lokal, nasional maupun internasional.
Kedua, melakukan analisis kritis pada keterlibatan negara dalam perdagangan komoditas
bersertifikat halal dengan melihat sisi kelembagaan. Persoalan kelembagaan sertifikasi halal
yang belum tuntas, sehingga berujung belum terlaksananya sertifikasi halal secara massif.
Tujuan penelitian tersebut dicapai dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
fenomenologi. Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan studi kritis pada fenomena
sertifikasi halal yang terjadi di Indonesia. Kehadiran kewajiban sertifikasi halal di Indonesia
berbeda dengan di negara lain. Kewajiban komoditas harus memiliki sertifikat halal
menimbulkan berbagai gejolak baik dari sisi demand maupun supply, sehingga menjadi
fenomena yang harus dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, studi dokumen, studi media serta Small Group Discussion (SGD). Data yang
terkumpul dianalisis menggunakan analisis kritis dan analisis kelembagaan dari sisi modal
sosial, transaction cost dan dari sisi keagenan. Penelitian ini menghasilkan temuan, pertama
model perdagangan komoditas bersertifikat halal di Indonesia harus diidentifikasi dari skala,
jenis komoditas, serta religiusitas konsumen. Kedua, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia
ditangani oleh pemerintah melalui BPJPH, namun sejak pengesahan UU JPH No.33 tahun
2014, gerakan sertifikasi halal produk belum maksimal, serta literasi produsen khususnya
UMKM masih tergolong rendah. Peralihan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH ternyata belum
mampu meretas tingginya opportunity cost yang harus dikeluarkan oleh produsen. Persoalan
trust kelembagaan masih muncul, sehingga gerak kuasa yang dilakukan pemerintah menjadikan
perdagangan komoditas bersertifikasi halal menjadi tidak efisien dari sisi biaya.
Kata Kunci: gerak kuasa, komoditas, sertifikasi halal

Item Type:	Prosiding Konferensi
Subjects:	14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Nikmatul Masruroh
Date Deposited:	31 Aug 2022 07:17
Last Modified:	31 Aug 2022 07:17
URI:	http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12781

Actions (login required)

View Item