Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Muhammad Irfan, Masrur (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi Irfan Watermak.pdf Download (1MB)

Abstract

MuhammadIrfanMasrur, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Hak keperdataan.

Dalam perkawinan diharapkan adanya sebuah anak. Anak dalam undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Keduanya memiliki perlindungan hukum terlebih anak luar kawin. Sebab dalam hukum positif dan hukum islam terjadi perbedaan dalam menentukan hak keperdataan anak luar kawin. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010. Sementara itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya selama bisa dibuktikan dengan berdasarkan teknologi ilmu pengetahuan (tes DNA) atau ada pengakuan dari ayah kandungnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dikategorikan penelitian yuridis normative kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Agar mendapatkan data yang dijabarkan berdasarkan penelitianini, peneliti mengenakan data primer dan sekunder. Data primer diantaranya KUHPerdata dan KHI. Selain itu data sekunder didapatkan berdasarkan buku-buku atau sumber-sumber yang lain yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan ini. Selepas data tersebut dikumpulkan lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisa memakai metode deskriptif analisis dan komparatif yakni mencocokkan diantaranya KUHPerdata dan KHI, Hingga memperoleh hasil yang diinginkan,agar setelah itu didapatkkan sebuah simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini: 1) Perlindungan hukum yang diberikan KUHPerdata pada anak luar kawin yakni berupa pengakuan dan pembuktian melalui ilmu teknologi (tesDNA) atau alat bukti lain sesuai dengan keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 2) Perlindungan hukum yang diberikan KHI pada anak luar kawin agar dapat dikatakan sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atas persetujuan ibunya. Sedangkan pasca terbitnya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mempunyai ikatan keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya serta dengan pria yang mengahamilnya. Dengan syarat harus dibuktikan melalui tes DNA atau alat bukti lain yang mendukung. Namun, bentuk perlindungan hukum tersebut belum diterapkan, sebab KUHPerdata dan KHI perlu dilakukan perubahan aturan.

Actions (login required)

View Item