Perlindungan hukum terhadap upah karyawan dalam kepailtan suatu perusahaan menurut uu No. 13 tahun 2003 tenteng Ketenagakerjaan dan uu No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

BAROKAH, ABU YAZID (2020) Perlindungan hukum terhadap upah karyawan dalam kepailtan suatu perusahaan menurut uu No. 13 tahun 2003 tenteng Ketenagakerjaan dan uu No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text ABU YAZID BAROKAH_S20152010.pdf - Submitted Version Download (8MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi upah karyawan suatu perusahaan apabila di nyatakan pailit oleh pengadilan niaga, upah karyawan sering kali di kesampingankan oleh pihak perusahaan, dan upaya perusahaan ketika pailit adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dsini ada ketik adilan yang di daptkan oleh karyawan maka harus ada perlindungan upah oleh karyawan. Di dalam pengupahan suatu karyawan disni ada dua norma yamg berlaku yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana dalam UU tersebut upah karyawan di atur di dalamnya muaai dari adanya perjanjian awal, hak dan kewajiban karyawan maupun pihak perusahaan serta posisi upah karyawan ketika pailit itu berada di posisi istimewa harus di dahulukan sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Yang kedua adalah UU No 27 tahun 2004 tentang kepailitan PKPU dimna di dalam UU tersebut upah karyawan berada di posisi nomor dua setelah kreditor sparatis pemegang fidusia,gadai dan pemegang kebendaan dll. Dsisni juga ada kontro fersi norma yang sangat jelas antra dua norma tersebut. Penelitian ini Fokus pada tiga hal, yakni ; (Bagaimana sistem pengupahan karyawan perusahaan menurut UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan apabila perusahaan pailit? Bagaimanasistem pengupahan karyawan suatu perusahaan apabila pailit menurut UU No 37 tahun 2004 tetang kepailitan dan PKPU? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Upah karyawan dalam kepailitan suatu perusahaan. Dan Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi pustaka (library research) dengan menggunakan jenis penelitian perundangundangan (Statue Approach), karena itu data dikumpulkan melalui: bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan 1) bahwa dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kedudukan upah karyawan di istimewakan atau bisa di besbut harus di dahulukan dari pada kreditur yang lain. Dan yang ke 2) dimna dalam UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU mengatur sebaliknya di dalam UU tersebut upah karyawan berada di bawah setelah kreditur speratis pemegang hak gadai dan fidusia dll , jadi disni ada konflik norna yang keduanya saling berbenturan.3) perlindungan hukum terhadap upah karywan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU didalmya ada konflik hukum yang sudah di jelaskan pada point di atas, dimna apabila upah karyawan di dahulukan maka UU kepailitan tidak akan ada kepastian hukum dalam kepailitan perusahaan tarsebut dan apabila upah karyawan berada dibawah kreditur sparatis yang berlaku di UU kepailitan maka dalam UU ketenagakerjaan ada ketidakpastian hukum juga yang mana dalam UU ketenagakerjaan di atur dari adanya perikatan/perjanjian sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Actions (login required)

View Item