Sholikah, Maratuz (2019) Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet diKecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, IAIN Jember.
Text
Maratuz Sholikah_083142005.pdf - Submitted Version Download (3MB) |
Abstract
Dusun cempokosari merupakan sebuah dusun yang berada di kecamatn Cluring Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat di desa ini mayoritas adalah petani, untuk mempermudahkan pekerjaan dalam bidang pertanian, mereka membutuhkan alat transportasi karena dari segi manfaat dan keuntungan sangat membantu memudahkan pekerjaannya apabila menggunakan sepeda motor, sedangkan dari segi keuntungan bagi masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah khususnya dalam bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi jual beli sepeda motor kredit macet yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Atas dasar hal tersebut peneliti menghadirkan sebuah penelitian terhadap jual beli sepeda motor kredit macet. Permasalahan yang diangkat terfokus pada : (1) Bagaimana proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi. (2) Bagaimana pelindungan hukum yang di dapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi. (2) Mendeskripsikan perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan purpose sampling dengan menentukan subjek penelitian. Perjanjian jual beli yang dilakukan merupakan suatu perjanjian jual beli yang sering terjadi dimasyarakat, jual beli ini lumrah dilakukan masyarakat dusun Cempokosari. Proses transaksi hanya dilakukan melalui pernyataan lisan tanpa disertai dengan pernyataan tulisan. Dari perspektif undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapat hak untuk mengajukan Legal Standing yang sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang perlindungan konsumen dan pelaku usaha dikenai sanksi administrative sesuai pasal 60 UUPK dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal KUHP Pasal 372 dan 480.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Islam |
Depositing User: | Mr abdul mangang |
Date Deposited: | 24 Oct 2022 03:05 |
Last Modified: | 24 Oct 2022 03:05 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/13881 |
Actions (login required)
View Item |