Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum “(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr)

ROZIKIN, M.ALDY (2019) Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum “(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr). Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text M.ALDY ROZIKIN_083 141 042.pdf - Submitted Version Download (5MB)

Abstract

Hibah adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup serta masih memliki akal sehat dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu seorang penghibah masih dalam keadaan hidup juga. Ketentuan Hibah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalamKompilasi hukum islam Bab VI, pasal 210 sampai dengan pasal 214. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdata. Fokus Utama penelitian ini adalah mengkaji tentang Tiga hal yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum Dari majelis hakim perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. 3) Bagaimana prespektif dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr), 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, 3) Untuk mengetahui Pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini studi kasus dan lokasi tepatnya di Pengadilan Agama Jember. Untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan deskriptif analisis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum semua harta Hibah dari Jumilun Bin Tuban. Tergugat I dan Tergugat II menjawab dengan nada tinggi ingin menguasai separuh lebih obyek sengeketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban. Penggugat sudah menelusuri ke Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban menurut catatan buku desa pada saat itu tidak keterangan yang jelas, hanya tiba-tiba saja muncul Akta Hibah Nomor : 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/ABL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, Oleh karena itu Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa. (2) Dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diperkuat oleh KUHPerdata pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdata agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan (3) Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk demi keperluan kebaikan.

Actions (login required)

View Item