Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten BondowosoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

RAHMAN, MIFTAHUL (2020) Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten BondowosoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text MIFTAHUL RAHMAN_S20153021.pdf - Submitted Version Download (8MB)

Abstract

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasannya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur Pemerintahan desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili warga/masyarakat desa dalam Pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini fokus pada tiga hal, yakni: 1. Bagaimana Implementasi peran BPD dalam pengembangan masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana Problematika Peran BPD dalam pengembangan masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso? 3. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran BPD dalam pengembangan masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso? Dan metode penelitian ini menggunakan dekskriptif kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan fakta-fakta yang ada di lapangan (field research) dan wawancara serta dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di pemerintahan desa Gunung sari. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang Pertama Implementasi BPD di desa Gunung sari secara umum sudah melaksanakan perannya terkait fungsi dan tugas. Kedua Problematika BPD dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan masyarakat ada beberapa yang masih belum maksimal, BPD sudah menjalankan perannya terkait fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Tetapi masih ada fungsi dan tugas yang masih lemah belum dijalankan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Maka dari itu kepala desa dan BPD harus saling berkerja sama demi memajukan desa. Fungsi dan tugas BPD di Desa Gunung sari belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan tingkat sumber daya manusia yang masih belum memadai. Sejalan dengan pernyataan diatas antara kepala desa dengan BPD harus bekerja sama tidak membedakan mana jabatan yang lebih tinggi agar keduanya bisa menjalankan fungsi dan tugasnya masing- masing. Dan Ketiga Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran BPD dalam pengembangan masyarakat adalah, lembaga ini sesuai dengan ahlu al-halli wa al-’aqdi sebagai lembaga legislatif. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana shura. Tugas ahlu al-halli wa al-’aqdi yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri.

Actions (login required)

View Item