Implementasi PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Periode 2019-2024.

Qolbi Gifari, Annuri (2020) Implementasi PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Periode 2019-2024. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text Annuri Qolbi Gifari_S20153023.pdf - Submitted Version Download (27MB)

Abstract

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki ketentuan dalam pelaksanaan pemilu yang diatur undang-undang, dan memiliki peraturan agar para peserta tidak semena-mena dalam melakukan kegiatan pemilu. Dalam Pilkada Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pilkada. Seperti halnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2017 menjelaskan tentang tata cara kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam PKPU No. 4 Tahun 2017 adanya pembahasan Walikota dan Wakil Walikota Sebagai tindakan tatacara kampanye. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Walikota di Pilkada Walikota Probolinggo? 2) Bagaimana Implikasi Tindakan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Walikota di Pilkada Walikota Probolinggo? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan PKPU No.4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dalam Pemilihan Walikota Probolinggo. 2) Untuk mendeskripsikan tentang dapak dalam tindakan kampanye yang tidak sesuai PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,di Pilkada Walikota Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian Field research dengan mengunakan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Implementasi PKPU No 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Kota Probolinggo telah berjalan Sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye perihal penyabaran BK, dan pemasangan APK yang telah ditangani oleh bawaslu. 2) Implikasi Tindakan Kampanye Yang Tidak Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2017 dalam Pilkada Kota Probolinggo. a) Pelanggaran BK, dan APK. Akibat jangka pendek dalam pelanggaran BK dan APK adalah pelaksanaan pemasangan yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh KPU Kota Probolinggo dan merusak pemandangan kota. Sering terlihat di pepohonan yang berada di pinggir jalanjalan utama maupun jalan kecil baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, telah berhiaskan gambar-gambar foto pasangan calon dengan berbagai ornamen lainnya. b) Pengawasan Bawaslu terhadap akun media sosial yang tidak didaftrakan, berdampak pada pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh bawaslu.

Actions (login required)

View Item