Dosen Pembimbing: Sri Lumatus Sa’adah. Judul: Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Perspektif Maslahah Mursalah

Fachmi, Muchson Bennaby (2020) Dosen Pembimbing: Sri Lumatus Sa’adah. Judul: Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Perspektif Maslahah Mursalah. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text Muchson Bennaby Fachmi_083 141 012.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Wasiat (Testamen) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan setelah ia meninggal dunia kelak. Di Indonesia sendiri. Aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan wasiat diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Menurut KHI pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Sedangkan dalam KUHPerdata terdapat suatu ketetapan umum yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah dewasa saja yang dapat melakuka perbuatan hukum. Dalam pasal 897 KUHPerdata disebutkan tentang hal yang menyimpang tentang ketentuan hukum umum ini, yakni bahwa seseorang yang belum dewasa juga dapat membuat suatu wasiat dengan catatan ia harus telah berumur paling sedikit 18 Tahun. Menurut pasal 898 KUHPerdata, berbunyi kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat. Namun jika dengan jelas keadaan orang tersebut saat sebelum dan sesudah membuat wasiat dalam keadaan sakit gila, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ia membuat wasiat tersebut ia sedang sakit gila, namun untuk pembuktian suatu keadaan, harus patuh pada peraturan umum tentang pembuktian. Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa produk hukum atau aturan-aturan mengenai batas usia pewasiat sendiri masih plural. Maka dari itu, timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai (1) Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KHI? (2) Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KUHPerdata? (3) Apa persamaan dan perbedaan KHI dan KHUPerdata terhadap batas usia minimum orang yang berwasiat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penting dalam penelitian ini ialah (1) dalam KHI batas minimum orang yang berwasiat adalah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartan bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) dalam KUHPerdata batas minimum orang yang berwasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. (3) persamaan dari batas minimum orang yang berwasiat dalam KUHPerdata dan KHI yaitu bahwa syarat dari batas usia minimum dalam KHUPerdata maupun KHI sama-sama berisi tentang orang yang berwasiat yang disebut ahliyatul al-ada’a adalah orang yang baliqh dan berakal, yang disebut baliqh dan berakal adalah orang yang faham dan mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. Sedangkan yang merupakan persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KHUPerdata dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalm KUHPerdata maupun KHI sama-sama berisi tentang pengangakatan atau penunjukkan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak aktiva dan hak pasiva dan besarnya sebanding dengan warisan. Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KHUPerdata dan KHI yaitu dalam KHUPerdata Pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis dihadapan notaris dan dua orang saksi.

Actions (login required)

View Item