Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi Walfare State Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Hubbah, Maulida Maulaya (2020) Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi Walfare State Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text Maulida Maulaya Hubbah_S20163040.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Setelah melantik kabinetnya pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Presiden Jokowi-JK, muncul pro kontra ditengah asumsi publik merespon hal tersebut. Hal ini difaktori salah satunya masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi (dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Sipil) ke KPK. Selain itu, ada beberapa nama menteri yang masih diragukan kapasitasnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait etos kerjanya yang kelak berdampak terhadap visi walfare state Negara Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019?. 2) Bagaimana Dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi walfare state berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 serta menjelaskan dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi walfare state berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (Statute Aproach) dengan kegunaan baik secara praktis maupun akademis, penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) dalam proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK mengajukan calon menterinya kepada PPATK, KPK serta lembaga Komnas HAM, publik menilai pro-contra akan susunan cabinet tersebut, hal ini disebabkan karena masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Sipil ke KPK. Selain itu, ada beberapa nama menteri yang masih diragukan kapasitasnya, terhitung telah mengalami perombakan kabinet hingga jilid III 2) dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK menghambat kinerja pemerintah untuk mencapai tujuannya sebagaimana dituangkan di dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN yang mengilhami visi walfare state yang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, sehingga timbul berbagai gugatan dari rakyat sebagai respon terhadap kinerja buruk pemerintah.

Actions (login required)

View Item