Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/Pn.Smg) Pengadilan Negeri Semarang.

Zahro, Dewi Fatimatuz (2020) Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/Pn.Smg) Pengadilan Negeri Semarang. Undergraduate thesis, IAIN Jember.

Text Dewi Fatimatuz Zahro_083142043.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Syarat sah dalam sebuah perjanjian diatur dalam Undang-undang dan tidak boleh bertentangan. Dalam isi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 di dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG terdapat beberapa pasal yang mencantumkan klausula eksonerasi yang hal tersebut dilarang dalam undang-undang, dengan konsekuensi apabila diterapkan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, namun dalam amar Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG Majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana deskripsi perkara dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG? 3) Bagaimana konsekuensi Klausula eksenorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), Dan sumber penelitiannya yaitu primer dan skunder. pengumpulan bahan hukum yaitu, mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu yang dihadapi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif induktif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bahwa duduk perkara dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah adanya sebuah perjanjian yang dilakukan antara Bank sebagai penyedia jasa dengan nasabah sebagai konsumen merupakan sebuah kesepakatan dalam bentuk perjanjian pemberian kredit disertai adanya sebuah agunan atau jaminan. Bahwa pada awalnya perjajian yang sepakati oleh para pihak adalah sah. Namun karena dalam perjanjian tersebut terdapat pasalpasal dalam isi perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang yang menyebabkan tersebut batal demi hukum. 2) Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah dengan memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat adalah mengenai isi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PKMK/ 2010. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata. 3) Bahwa konsekuensi penerapan klausula eksenorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi dalam pasal-pasal pada perjanjian merupakan bagian dalam isi perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang, yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Serta bagi para Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tetap menerapkan klausula eksonerasi di ancam dengan hukuman pidana penjara Maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Actions (login required)

View Item