PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Moerya, Pinkan, Excellolita (2022) PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Text Pinkan Excellolita Feminina Moerya_S20173012.pdf Download (1MB)

Abstract

Pinkan Excellolita Feminina Moerya, 2021 : Problematika Yuridis Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.
Kata Kunci : Peraturan Presiden, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Presiden adalah salah satu peraturan yang ditetapkan oleh
Presiden guna untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan. Tak heran
jika Peraturan Penggunaan TKA disusun dalam rancangan Peraturan Presiden
tersebut. salah satunya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018. Terciptanya
Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 agar memudahkan proses TKA masuk
dalam Indonesia. Namun, menuai Pro kontra Terhadap Peraturan Presiden
tersebut dengan menghapusnya IMTA dan mengutamakan TKA tanpa
memperhatikan Perindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal.
Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Ratio Legis pasal 9
Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing?, (2)
Bagaimana Implikasi Yuridis penghapusan IMTA Pasal 9 Ayat 2 Perpres No. 20
Tahun 2018 terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia?, (3) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia dalam Perpres No. 20 Tahun
2018?.
Tujuan penelitian tersebut, pertama mengetahui dasar pemikiran Pasal 9
Perpres No. 20 Tahun 2018, Kedua Mengetahui dampak penghapusan IMTA
dalam Pasal 9 Ayat 2 Perpres No.20 Tahun 2018, Ketiga mengetahui
perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Perpres No. 20 Tahun 2018.
Pendekatan penelitian adalah penelitian normatif, penelitian normatif
merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan penelitian ini dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori/konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah. teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, mendengar,
memahami dan mengkaji penerapan Undang- undangan serta asas teori dalam
konflik norma yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis data
menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Keabsahan data
menggunakan triangulasi.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Ratio Legis dalam pasal 9 Perpres No. 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga kerja asing yaitu dasar pertimbangan dan
pemikiran presiden terhadap terhapusnya IMTA agar memudahkan persyaratan
Tenaga Kerja Asing masuk dalam Indonesia guna memperbaiki ekonomi nasional
dan memperbanyak investor luar negeri. (2) Implikasi dalam Pasal 9 ayat (2)
terhapusnya IMTA adalah dampak negatif maupun positif terhadap tenaga kerja di
Indonesia setelah IMTA dihapus dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, (3)
Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Perpres No. 20
Tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh sebab itu
Pemerintah harusnya mengupayakan perlindungan hukum dalam menangani hakhak tenaga kerja lokal di Indonesia setelah

Actions (login required)

View Item