Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses penyembelihan hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi

ROFIQ, AH. AINUR (2021) Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses penyembelihan hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi. Masters thesis, IAIN Jember.

Text AH. AINUR ROFIQ_0839219025.pdf - Submitted Version Download (11MB)

Abstract

Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses penyembelihan hewPada dasarnya analisa penerapan dalam hal ini adalah analisa mempraktekkan teori terhadap objek yang akan dituju untuk mencapai tujuan., Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya., penyembelihan hewan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam selain kuku dan gigi. Fokus penelitian dalam Tesis ini adalah (1) Bagaimana Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi, (2) Bagaimana Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi, (3) Apa faktor pendukung Dan Penghambat Penerapan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Di Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan informannya mengunakan teknik purposive sampling. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama Dalam proses pengulitan terkadang anak buah jagal RPH Banyuwangi tidak memperhatikan kesejahteraan hewan yaitu menguliti dan menusuk leher sebelum hewan benar-benar mati. Dan hal tersebut hukumnya adalah makruh. Kedua Produk yang ada di RPH banyuwangi adalah halal. Akan tetapi RPH banyuwangi dianggap belum melaksanakan Undang-undang jaminan produk halal yaitu UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ketiga kekuatan RPH adalah Undang-undang No 18 tahun 2009 , Peraturan mentri pertanian No 13 permentan/ OT.140/12010. Dan juga Juru sembelih bersitifikat (JULEHA) Peluang RPH memiliki kesempatan yang baik dalam meningkatkan nilai pengguna jasa, karena sarana prasaran yang memadai dan juga lokasinya yang dekat dengan pasar. Kelemahanya adalah Keterbatasan jumlah pegawai dan juru sembelih di RPH Banyuwangi, dan Tantangan RPH Banyuwangi adalah peraturan mentripertanian republic Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewanan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi

Actions (login required)

View Item