Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal

romdhoni, endi hikam (2022) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Doni watermak_114338.pdf Download (6MB)

Abstract

Endi Hikam Romdhoni, 2022: Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal.
Kata Kunci: peran otoritas jasa keuangan, penegakan hukum, pinjaman online ilegal Berkembangnya pinjaman online (fintech lending) memunculkan kejahatan baru berupa
pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar sekaligus tidak menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK hingga mengakibatkan korban jiwa akibat serangkaian teror serta ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban, bentuk nyata dari adanya kasus ini salah satunya terjadi di wilayah Jember yang menimpa seorang gadis berusia 23 tahun. Menanggapi peristiwa tersebut OJK dituntut mampu melakukan tugas serta wewenang OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam ? 2. Bagaimana Peran otoritas jasa keuangan dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik pijaman online ilegal? Dan 3. Bagaimana upaya perlindungan yuridis terhadap debitur praktik pinjol ilegal?
Penelitian ini memiliki tujuan untuk 1. Untuk mengetahui Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam, 2. Untuk mengetahui peran Peran otoritas jasa keuangan dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik pijaman online ilegal dan 3. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan yuridis terhadap debitur praktik pinjol ilegal.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Dalam pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, dan juga menggunakan teknik wawancara. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan analisis data menggunakan analsis kualitatif.
Adapun temuan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah 1. Pandangan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal yaitu regulasinya diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 20 terkait sayarat-syarat yang harus dilakukan dalam perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Praktik pinjol ilegal diatur juga dalam UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam yurisprudensi putusan hakim nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tindakan tersebut tergolong perbuatan yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1). Pemberian sanksi pidana pada pinjol ilegal juga tertuang dalam pasal
29 dan 32 UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Praktik pinjaman online ilegal menurut KUHP dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan karena mengandung unsur perbuatan pemerasan dan pengancaman pasal 335 dan pasal 368 KUHP. 2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi praktik pinjol ilegal adalah dengan membentuk kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai bentuk upaya penanganan, sedangkan terhadap platform pinjaman online ilegal yang beredar luas di masyarakat dilakukan upaya pemblokiran oleh kominfo. 3. Upaya perlindungan yuridis terhadap debitur praktik pinjol ilegal diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sedangkan bagi masyarakat yang terindikasi terjerumus atau menemukan praktik pinjol ilegal dapat dengan segera melaporkanya melalui surel waspadainvestasi@ojk.go.id, untuk dilakukan langkah pemblokiran.

Actions (login required)

View Item