Kewenangan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Fitria Indah Sari, Ike (2022) Kewenangan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text Ike fitria Indah Sari_S20183033.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai roda penggerak pemerintah daerah telah membentuk berbagai kebijakan diantaranya Peraturan daerah Kab. No. 2 Tahun 2020, Perda Kab. No. 6 Tahun 2013 dan Perda Kab. No. 9 Tahun 2019 yang berguna untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan dan mengimplementasikannya kepada masyarakat. Namum dalam implementasi peraturannya masih terdapat banyak maladministrasi dan sosialisasi tentang eksistensi dan urgensi suatu perda sehingga menyebabkan sikap apatis dari masyarakat. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana kinerja aparat pemerintah daerah Kab. Banyuwangi dalam penyelenggaraan pemerintah dan 2) Bagaimana implementasi Perda diatas. Tujuannya adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah daerah Kab. Banyuwangi dan 2) Menganalisa penerapan Perda yang telah dibentuk.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa hasil wawancara, Peraturan daerah dan Undang-undang. Data hukum selanjutnya adalah dengan mengumpulkan dokumen dan laporan terkait. Dalam proses wawanaca, peneliti memilih beberapa informan yang kompeten untuk efisiensi data.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemeritah kabupaten Banyuwangi memiliki kinerja baik dalam birokrasi pemerintahan dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 95% dan pencapaian kinerja sebesar 95,97% menurut data LKJIP. Menurut data wawancara birokrasi pelayanan publik dinilai efisien nanum pada pendataan dan ditribusi bansos masih terdapat banyak maladministrasi 2) Jumlah penduduk miskin di Banyuwangi selama 3 tahun terakhir fluktuatif. Pemerintah banyuwangi membentuk TKPK sebagai solusi untuk menaggulangi kemiskinan namun menurut data wawancara, masih terdapat maladmistrasi dalam pendataan dan pembagian bantuan sosial. Implementasi Perda Bantuan Hukum di Banyuwangi terbilang belum dilaksanakan dengan efisien dimana belum ada sosialisasi kepada masyarakat secara langsung mengenai perda ini. Perencanaan pembangunan di Banyuwangi memiliki IPM sebesar 70,65% namun distribusi penduduk wilayah desa dan kota masih belum merata sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan.
Kata kunci : analisis, kinerja, kesejahteraan

Actions (login required)

View Item