ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN JEMBRANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS

Ali, Mutakim (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN JEMBRANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi Ali Mutakim Fiks.pdf Download (4MB)

Abstract

ALI MUTAKIM, 2022 : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pada Kabupaten Jembrana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS”.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Dana Bantuan Sosial
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan demikian dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkankan dan memutus perkara, sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS.
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yatu: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Kabupaten Jembrana dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS? 2. Apakah sanksi tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Kabupaten Jembrana dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS, sesuai dengan asas keadilan?
Sebagai sarana pendukung penelitian ini dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain:
pendekatan perundang-undangan (Statute approach), konseptual (Conceptual approach) dan studi kasus (Case approach), sumber hukum penelitian menggunakan sumber hukum primer dan skunder, untuk teknik penelitian bahan hukum menggunakan analisis yuridis normatif serta dalam analisis bahan hukum
dalam penelitian ini menggunakan tahapan dari sumber hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1. Pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.DPS, sudahlah tepat jika pertimbangan hakim itu dilihat dari Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses persidangan, baik itu dari dakwaan, saksi, alat bukti serta yang lainnya. 2. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, masihlah belum Cukup dalam melihat asas keadilan, karena pada hakekatnya perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan kejahatan luar biasa yang dimana perbuatan terdakwa suatu perbuatan merugikan negara serta perkenomian negara dan terdakwa adalah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kebijakan sarana dalam kedudukan maka sanksi semestinya harus ditambah dengan sanksi pidana tambahan pencabutan jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item