Ach, Faiz (2022) PROBLEMATIKA ALIH FUNGSI KAWASAN SEMPADAN PANTAI OLEH INDUSTRI TAMBAK MODERN DI DESA KEPANJEN KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Text
ACH FAIZ SELESAI watermak.pdf Download (2MB) |
Abstract
Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km2 dengan panjang pantai yang mencapai 170 Km yang membentang disepanjang Pesisir Selatan Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan Ambulu, Tempurejo dan Balung. Hal tersebut yang menyebabkan wilayah pesisir selatan Kabupaten Jember ditetapkan sebagai distributor produksi perikanan terbesar dengan total produksi 13.398,80 Ton setiap tahunnya. Namun pada perkembangannya sumber penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan dan Petani dihadapkan pada problematika alih fungsi kawasan sempadan yang dilakukan oleh Industri Tambak Modern yang membentang disepanjang Pesisir Selatan Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan peraturan berupa UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, kemudian Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.
Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut 1). Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Kawasan dan Pemanfaatan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember 2). Bagaimana Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember 3). Bagaimana Sistem Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai Kedepan di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis-empiris atau Sosiological yurisprudence. oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif Analitik.
Hasil Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. 1). Bahwa Kawasan sempadan pantai dimanfaatkan oleh Nelayan sekitar Kepanjen untuk keperluan mencari ikan di laut serta aktifitas penunjang lainnya, seperti transaksi melelang ikan hingga sandaran perahu. Pemanfaatan kawasan sempadan pantai mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-harinya, serta turut andil dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf hidupnya dan berharap pada generasi berikutnya. 2). Bahwa Alih fungsi kawasan sempadan Pantai oleh industri tambak modern jelas mengabaikan aturan serta nilai-nilai dan manfaat umum dimasyarakat serta mengancam pada hak-hak individu, dimana hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia. 3).Bahwa implementasi penegakan hukum dalam kasus alih fungsi kawasan sempadan pantai di Desa Kepanjen juga belum maksimal, hal ini ditandai dengan masifnya pembangunan industri tambak modern yang tidak dilengkapi surat izin pengelolaan, baik dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi, pada aspek lain pembangunan infrastruktur Industri juga dibangun di atas kawasan sempadan pantai menurut aturan yang berlaku seharusnya tepian sepanjang bibir pantai yang lebarnya proporsional jaraknya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat merupakan kawasan konservasi dan dilindungi. Dengan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180107 Conflict of Laws (Private International Law) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Islam |
Depositing User: | Ach fais Faiz Faiz |
Date Deposited: | 02 Jan 2023 09:30 |
Last Modified: | 02 Jan 2023 09:30 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/16303 |
Actions (login required)
View Item |