Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Miskin Dalam Perspektif Sustainable Development Goals

Agustin Afkarina, Devy (2022) Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Miskin Dalam Perspektif Sustainable Development Goals. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text DEVY AGUSTIN AFKARINA_S20183107.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan

Kepadatan jumlah penduduk mengakibatkan sempitnya ruang gerak pada suatu wilayah, penyebabnya manusia memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok atau berada pada taraf kemiskinan. Kekhawatiran global mengenai tingkat kemiskinan yang semakin tak terkendali dan kesenjangan sosial di mana-mana, serta pengetahuan masyarakat akan keterbatasan sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan sangat minim. Kondisi yang kompleks memunculkan suatu ide untuk mengupayakan pembangunan menyeluruh, atau biasa disebut sebagai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pengintegrasian dan sebagai penyeimbang tiga aspek terhadap pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup. Terfokus pada penjaminan hak asasi manusia pada aspek ekonomi terutama dalam indikator pengentasan kemiskinan. Melalui pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals maka dapat diketahui apakah pembangunan berkelanjutan mampu menguraikan masalah penjaminan hak asasi manusia dalam indikator pengentasan kemiskinan.
Fokus pada penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, antara lain: 1) Bagaimana dinamika pembangunan terkait angka kemiskinan di Indonesia? 2) Bagaimana jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin di Indonesia dalam perspektif Sustainable Development Goals?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dua bentuk pendekatan, yakni pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara konsep. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dinamika pembangunan di Indonesia berangkat dari kepadatan penduduk yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak masyarakat serta melonjaknya angka kemiskinan, badan pusat statistik mengakumulasikan angka kemiskinan per bulan September tahun 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan termasuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia, sebab terjadinya kemiskinan termasuk tanggungjawab pemerintah, hal ini sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. 2) Jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin mampu diuraikan melalui sustainable development goals, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 10,19% dari 13,33%. Meskipun sudah terealisasi dengan baik, namun pelaksanaan sustainable development goals masih kurang maksimal, sebab terjadi peningkatan presentase penduduk miskin pada tahun 2013 dan 2015 dipicu adanya kebijakan naiknya BBM, serta pandemi covid-19 yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020.

Actions (login required)

View Item