Ali, Junaidi (2020) Pandangan Ulama Perempuan Di Kabupaten Bondowoso Tentang Kebolehan Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember.
Text
Junaidi Ali_0839118009.pdf Download (16MB) |
Abstract
Kata kunci: Pandangan, Ulama Perempuan, Kebolehan dan Nikah Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) pada posisi yang sangat tinggi. Untuk itu, realisasi fungsi dan peranannya terdapat kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tak terkecuali dalam akad nikah. Akad nikah merupakan suatu bentuk transaksi ijab qobul antara laki-laki dan perempuan (otoritas wali). Kedudukan perempuan terkecuali ulama perempuan dikabupaten Bondowoso. Pembahasan tentang kedudukan perempuan tidak terlepas dari peran sejarah masa lampau yang pada kenyataannya mendeskriminasi peran perempuan dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam akad nikah. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama perempuan dikabupaten Bondowoso tentang kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan mengacu dalam hukum islam terdapat toeri adaptabilitas yang memungkinkan hukum islam tak terkecuali dalam akad nikah dapat disesuaikan dengan terjadinya perubahan sosial pada situasi, kondisi dan sosial budaya suatu tempat dengan melakukan ijtihad baru yang memperhatikan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini fokus mengkaji kedudukan perempuan dalam akad nikah dan kebolehan perempuan dalam menikahkan dirinya sendiri berdasarkan pada pandangan ulama perempuan Bondowoso yang dikomparasikan dengan kalang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik Bondowoso diperkuat dengan dokumentasi data (data sekunder) berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur seperti ts. Bondowoso yaitu, 1) kedudukan perempuan dalam akad nikah, serta 2) kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan Dua diantaranya menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam pernikahan sebagai . Sementara itu, tujuh lainnya menyatakan kedudukan perempuan dalam akad nikah bukan lagi hanya sebagai akan tetapi lebih sebagai dalam sebuah perempuan di kabupaten Bondowoso tentang kebolehan perempuan menikahkan dirinya sendiri, dua diantaranya menyatakan tidak boleh dan perlu menyesuaikan dengan budaya, situasi dan kondisi setempat. Sementara itu, ketujuh menyatakan boleh dengan mengacu kepada sisi kemanusiaan bahwa perempuan dan laki-laki sama sederajat (merdeka). Saran penelitian antara lain: 1) bagi akademisi sebagai bahan kajian lebih mendalam, kontekstual dan holistik, 2) bagi masyarakat seyogyanya dapat memberikan ruang gerak lebih bagi perempuan, 3) bagi pemerintah harus ada payung hukum yang jelas bagi hak-hak perempuan, dan lebih intens dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat seputar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan eksistensi perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012829 Islamic Family Issues & Local Tradition |
Divisions: | Program Magister > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Ms Maulida Agustiningsih |
Date Deposited: | 31 Mar 2021 03:20 |
Last Modified: | 31 Mar 2021 03:20 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/1700 |
Actions (login required)
View Item |