Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)

Yasin Alibi, Maulana (2022) Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI ALIBI fix 12 JAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik, Kecamatan Blimbingsari.

Upaya pemekaran wilayah Kecamatan dianggap suata terobosan cara untuk mempercepat pembangunan melalui kualitas dan meningkatkan pelayanan publik. Sehingga terwujudnya pelayanan yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Hal ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan meresmikan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Blimbingsari dengan alasan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi. Pemekaran Kecamatan Blimbingsari ini menarik dikaji prosedur pembentukan dan dampak setelah pemekarannya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat dua fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan? 2) Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
Jenis penelitian skripsi ini yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.
Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu: 1) Proses pembentukan Kecamatan Blimbingsari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sudah sesuai prosedur yang berlaku seperti tata cara penataan Kecamatan, pembentukan, persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Hanya saja pada persyaratan teknis masih lamban dan disepelekan. 2) Dampak pemekaran terhadap pelayanan publik kelebihan seperti pelayanan administrasi sudah baik sesuai prosedur dan pelayanan barang sudah menyeluruh. Kekurangannnya terletak pada pembangunan yang lamban seperti lokasi Kantor Kecamatan yang masih gabung dengan Balai Desa, Polsek dan Koramil masih gabung dengan Kecamatan sebelumnya. Fasilitas kesehatan tidak memadai dan minimnya pelayanan jasa yang dibutuhkan.

Actions (login required)

View Item