Implementasi Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

Fani Dwi Utami, Annisa (2022) Implementasi Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Masters thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI ANNISA FANI.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata kunci: Implementasi, pelayanan publik, kependudukan.

Upaya pemerintah untuk menjamin kualitas pelayanan publik dengan mengembakan produk-produk legal yang mendukung Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu pemberi pelayanan publik masih terdapat permasalahan terkait kurangnya pegawai yang kurang memahami tentang Teknologi Informasi sehingga proses pelayanan menjadi lama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tidak memberikan kepastian waktu dalam penyelesaian pembuatan dokumen tersebut. Dalam Standar Operasional Pelaksanan (SOP) di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso memberikan waktu proses selama 3 hari akan tetapi tidak sesusai dengan batas ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Serta perangkat desa yang seharusnya bisa mempermudah proses layanan administrasi kependudukan menyebabkan kendala baru dalam memenuhi pelayanan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. 2) Apa Kendala Implementasi Pelayanan Publik Pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mengetahui pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. 2) Mengetahui kendala dalam implementasi pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan kajian hukum yuridis empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan tiga tahap penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian.
Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa : 1) Pemenuhan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 masih belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, edukasi dan minimnya pengetahuan kepada masyarakat. 2) Kendala dalam standar pelayanan yang minimya edukasi kepada masyarakat, pada proses pelayanan online masih kurang responsif, minimnya terhadap pembaruan pengetahuan teknologi digital disebabkan karena gagap teknologi, kurangnya edukasi dan informasi kepada perangkat desa yang harusnya bisa menjembatani percepatan proses pelayanan akan tetapi menimbulkan masalah baru.

Actions (login required)

View Item