Khomsiah Maulida, Isni (2023) Studi Komparatif Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Fikih Imam Syafi'i. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Text
Isni Khomsiah Maulida_S20181052.pdf Download (1MB) |
Abstract
Isni Khomsiah Maulida, 2023: Studi Komparatif Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Fikih Imam Syafi'i
Kata Kunci: Poligami, UUP No.1 Tahun 1974, Fikih Imam Syafi'i
Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam sama-sama membolehkan poligami. Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Apabilah perkawinan poligami tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan perkawinan tersebut dilakukan secara siri, maka perkawinan itu termasuk ilegal karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Akibatnya perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal keperdataan bagi wanita yang dinikahi dan bagi anak keturunannya.
Adapun fokus kajiannya adalah 1) Bagaimana prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersama menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974; 2) Bagaimana akad dan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Fikih Imam Syafi’i; 3) Analisis perbandingan hukum perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Imam Syafi’i.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktiner atau studi pustaka. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Analisi data menggunakan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ini sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Hukum akad perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ini sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dan akad nikahnya tidak boleh dilakukan dalam satu akad nikah melainkan, akad nikahnya dilakukan secara bergantian. 3) Analisis perbandingan Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan jikta ditinjau pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan tersebut secara prosedural sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tapi, perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan jika ditinjau dari Fikih Imam Syafi’i bahwa perkawinan tersebut sah menurut syarat dan rukum perkawinan. Akad nikahnya pun tidak boleh dilangsungkan dalam satu akad, jika akad nikahnya digabungkan dalam satu akad maka pernikahannya batal. Seorang pria yang hendak berpoligami harus dapat berlaku adil dalam hal memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya, tempat tinggal dan adil dalam pembagian waktu.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Miss Isni Isni khomsiah maulida |
Date Deposited: | 17 Jan 2023 08:23 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 08:23 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/17679 |
Actions (login required)
View Item |