Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa: Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Tafsiruddin, M. (2023) Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa: Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Undergraduate thesis, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text TAFSIRUDDIN SKRIPSI WTM.pdf Download (2MB)

Abstract

Desa pegayaman merupakan salah satu desa adat yang ada di Bali dengan masyarakat mayoritas beragama islam. Dalam pemerintahannya menggunakan dualisme kepemimpinan yakni perbekel sebagai kepala desa dan penghulu sebagai kepala desa adat dengan sistim pemerintahan yang Kolektif atau Ulu Apad. Sistim ulu apad artinya desa adat tersebut memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai setempat, yang sesuai dengan pasal 53 Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Fokus kajian penelitian ini ialah: 1). Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 2). Dampak penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 3). Kendala penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman.

Tujuan dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 2). Untuk mengetahui dampak penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 3). Untuk mengetahui kendala penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di pegayaman.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan perundang-undangan karena yang dikaji merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyrakat.

Hasi dari penelitian ini adalah Desa pegayaman merupakan desa adat tua dengan sistim pemerintahan Ulu Apad yang mana setiap urusan dalam desa itu diatur dengan hukum adat, kecuali urusan kedinasan seperti pencatatan sipil, dan pengaturan wilayah desa. Sistim tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, sehingga dalam penerapan hukum adat juga mendapat kendala seperti pengakuan hukum terhadap desa adat dari pemerintahan daerah.

Actions (login required)

View Item