Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabpupaten Jember).

Dandy, Ardiyansyah (2023) Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabpupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq.

Text DANDY ARDIYANSYAH WATERMARK.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Dandy Ardiyansyah, 2022: “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin adalah tanggapan dan pandangan dari beberapa individu-individu terkait penyimpangan dari persyaratan atau pengecualian dari sebuah aturan usia perkawinan. Dalam pelaksanaan undang-undang terdapat sebuah pola fikir masyarakat terkait dengan dampak dan efektifitas.
Fokus masalah yang di analisis oleh peneliti adalah Bagaimana fakta penyimpangan peraturan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 di desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember , Selanjutnya bagaimana persepsi masyarakat di desa jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan dispensasi kawin ? dan Bagaimana dampak dan efektifitas Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap penekanan angka.
Tujuan hadirnya penelitian ini adalah Mengetahui fakta pengaturan penyimpangan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di desa Jumerto, Selanjutnya dapat mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Jumerto terkait pengaturan penyimpangan dispensasi kawin, Serta mengetahui dampak dan Efektifitas undang-undang No.16 Tahun 2019 terkait batasan usia pernikahan untuk menekan maraknya pengajuan dispensasi pernikahan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang berdasarkan keadaan dan fakta perilaku masyarakat, diantaranya yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara begitupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Fakta penyimpangan pengaturan dispensasi kawin berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih kerap didapati, bahkan peningkatan kasus pernikahan di usia kurang dari 19 masih tinggi. 2). Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan yakni masyarakat menggeser makna tidak boleh menikah apabila belum mencapai batas usia 19 tahun dengan memaknai undang-undang dispensasi perkawinan menjadi langkah dan syarat agar dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai batas umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3). Dampak pernikahan dibawah batas usia minimal 19 tahun yakni proses kehamilan dan pendampingan ibu dan anak dengan resiko tinggi kematian.

Kata Kunci : Persepsi , Dispensasi, Perkawinan

Actions (login required)

View Item