Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqa>s{id al-Syari>‘ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei)

Choriri, Muhammad (2020) Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqa>s{id al-Syari>‘ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Choriri_0839118022.pdf Download (10MB)

Abstract

Kata Kunci: Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan, Maqa>s{id al-Syari>‘ah Jasser Auda, Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan berorentasi kepada kebaikan bersama yang dicapai dalam berumah tangga, diharap dengan adanya sanksi tersebut hak-hak konstitusional semua pihak akan terpenuhi. Namun penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya masih penuh kontrofersi, khususnya di Indonesia. Karena termasuk kajian fiqh kontemporer atau pembaruan hukum Islam, menjadi wajar jika hal ini sulit diterima. Maka dari itu, melalui penelitian ini peneliti mencoba membuka wawasan dengan mengajukan dua fokus kajian yang mengarah kepada: 1). Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam perspektif maqa>s{id al-syari>‘ah Jasser Auda?. 2). Bagaimana model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang kemudian akan dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif maqa>s{id al-syari>‘ah Jasser Auda, dan sekaligus menampilkan model penerapannya di Negara mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia dan Brunei. Hasil dari penelitian adalah: 1). Dalam perspektif Maqa>s{id al-syari>‘ah Jasser Auda memandang bahwa penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan bertujuan dalam rangka mewujudkan ketertiban perkawinan yang sejalan dengan maqa>s{id al-syari>‘ah, karena mengandung aspek mas{lah{ah yang besar (daruriat), sekaligus semua kategori yang terkadung didalamnya dan sebisa mungkin harus melalui konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan dan analisis systems, a.l.: melihat persoalan secara utuh (Wholeness), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (Openness), salingketerkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-Hierarchy), melibatkan berbagai dimensi (Multidimensionality) dan Mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (Purposefulness), dan selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (Cognition). 2). Model regulasi yang diterapkan oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei adalah sama-sama telah meregulasikan penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dinegaranya masing-masing, namun jika di Malaysia dan Brunei menerapkan sanksi denda dan pidana, di Indonesia hanya sanksi denda saja. Selain itu, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) sedang Malaysia dan Brunei menganut sistem hukum Anglo-Saxon (common law system).

Actions (login required)

View Item