Perlindungan Konsumen Dalam Perda No. 47 Ttahun 2011 (tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Jember) Prespektif UU No.8 Tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen) Dan Fiqih Muamalah

Hakiki, Nurul (2018) Perlindungan Konsumen Dalam Perda No. 47 Ttahun 2011 (tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Jember) Prespektif UU No.8 Tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen) Dan Fiqih Muamalah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Nurul Hakiki_083142058.pdf Download (8MB)

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyna kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Peraturan yang di terapkan adalah UU No 8 tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen) dalam perda No 47 tahun 2011 (tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Jmber), didalam peraturan daerah tersebut tidak diatur tentang bagaimana kosumen pengguna jasa parkir meminta ganti rugi jika mengalami risiko. Hal tersebut bertentangan dengan UU No 8 Tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen), hal ini ditinjau dari Fiqih Muamalah. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem layanan jasa parkir di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tanggungjawab hukum pengelola layanan jasa parkir ditepi jalan umum dalam menyelesaikan kehilangan dan kerusakan barang prespektif UU Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana tanggungjawab hokum pengelola layananan jasa parker ditepi jalan umum dalam menyelesaikan kehilangan dan kerusakan barang prespektif Fiqih Muamalah?. Tujuan peneliti dalam hal ini adalah: Dari fokuspenelitian diatas peneliti dapat menetapkan tujuan penulisan sebagai berikut: 1. Untuk Melengkapi pengaturan sistem layanan jasa parkir di Kabupaten Jember. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana tanggungjawab pengelola layanan jasa parkir dalam menyelesaikan kehilangan dan kerusakan barang prespektif UU No.8 tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen). 3. Untuk Mengetahui Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola layananan jasa parkir ditepi jalan umum dalam menyelesaikan kehilangan dan kerusakan barang Prespektif Fiqih Muamalah. Pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, analisis datanya mendeskripsikan obyeknya dalam bentuk narasi yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumenter. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pengaturan sistem pelayanan parkir di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 47tahun 2011, yaitu retribusi parkir dibedakan menjadai 2 (dua) yang pertama adalah retribusi parkir berlangganan. Kedua adalah retribusi parkir harian. 2) Tanggung jawab hukum pengelola layanan jasa parkir ditepi jalan umum dalam menyelesaikan kehilangan dan kerusakan barang prespektif UU No. 8 Tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen), maka (DISHUB) harus bertangggung jawab atas risiko yang dialami konsumen pengguna jasa parkir. 3) Tanggung jawab hukum pengelola parkir ditepi jalan umum dalam menyelesaikan kehilangan barang prespektif Fiqih Muamalah, dalam Fiqih Muamalah akad pelayanan parkir termasuk dalam akad ijarah yang bersifat pekerjaan, apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditagannya, bukan karena kelalain dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

Actions (login required)

View Item