Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)

Taher, Muhammad Tarmidi (2018) Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Tarmidi Taher_083 141 077.pdf Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya, seperti perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon adalah wali bagi anak-anaknya, sedangkan dalam ketentuannya orang tua terutama ayah menurut jumhur ulama dan dalam khazanah fiqih, dan kedua belah pihak ayah dan ibu menurut perundang-undang di Indonesia dalam pasal 45 dan 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam pasal 98 KHI menjelaskan, bahwa orang tua secara langsung atau otomatis menjadi wali dan bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, dan konsep perwalian kepada selain orang tua. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, 2) Bagaimana menurut hukum Islam atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor:0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. 3) Bagaimana menurut hukum positif di Indonesia atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Tujuan penelitian ini ialah: Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, untuk mendeskripsikan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso, subjek penelitian dokumen berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw informan majelis hakim yang memutus perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, tehnik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa 1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw adalah, majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian tersebut lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan si anak untuk mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan yaitu sebagai syarat digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id ix untuk mendapatkan hak-haknya dari harta peninggalan si ayah dan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon melandaskan pada hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan bahwa pertimbangannya sejalan dengan dalil syar’i yaitu, perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan, hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dan juga mengacu pada dalil syar’i, peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum perundangan-undangan yaitu pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang di gunakan majelis hakim tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan karena anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya. 2. Dalam kajian fikih permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak mereka pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan), karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas dalam syariat dan telah disepakati oleh para ulama. Namun jika di cermati dalam perkara di atas bukanlah murni untuk menjadi wali bagi si anak, akan tetapi orang tua mengajukan permohonan tersebut untuk bisa mendapatkan penetapan dan bisa memenuhi persyaratan administrasi dalam keperluan mengurus harta peninggalan dari si ayah, sebagaimana dalam kaidah fikhiyah “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut wajib”. Dari kaidah diatas, dapat dipahami bahwa penetapan dalam perkara permohonan perwalian ini adalah sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan kewajiban persyaratan untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut, maka hal tersebut termasuk perkara yang membutuhkan penetapan dari pengadilan, dalam hal ini permohonan perwalian tersebut mengandung hukum dan tujuan yang jelas. 3. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, dan dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Akan tetapi dalam perkara ini alasan pemohon yaitu mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mewakili tindakan hukum anaknya yang masih di bawah umur, maka hal itu di perbolehkan dan pengadilan bisa melayani, meskipun penetapan perwalian kepada orang tua itu bertentangan dengan undang-undang akan tetapi Undang-undang dan penetapan perwalian terhadap orang tua ini memiliki satu tujuan dan satu arah dengan undang-undang, karena menimbulkan akibat hukum yang sama yang menyatakan bahwa orang tau dapat mewakili segala perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur.

Actions (login required)

View Item