Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Kreditur BTPN Syariah Unit Tanggul Dalam Tinjauan Hukum Positif ( Perperkstif Udnang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO.8 TAHUN 1999)

Fajriah, Sri Ariska Rabiatul (2018) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Kreditur BTPN Syariah Unit Tanggul Dalam Tinjauan Hukum Positif ( Perperkstif Udnang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO.8 TAHUN 1999). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Sri Ariska Rabiatul Fajriah_083 142 085.pdf Download (5MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen nasabah kreditur BTPN Syariah Unit Jember dalam tinjauan hukum positif ( Perspektif Undang- Undang Perbankan Sayriah No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.9 Tahun 1999 ) Bank BTPN Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang memberlakukan sistem yang berbeda yaitu memberlakukan bagi calon nasabahnya untuk mewajibkan membeli sebuah Hp. Nasabah khususnya di Desa Petung Kec. Bangsalsari mengeluh dengan adanya pemberlakuan yang dilakukan oleh phak Bank BTPN Syariah, memberlakukan pembelian Hp dan juga pemberlakuan tanggung renteng kepada nasabah yang lelet/tidak bayar dalam ansuran tersebut. Permberlakuan tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang baik di Undang-Undang Perbankan Syariah maupun di UndangUndang Perlindungan Konsumen. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen nasabah kreditur bank BTPN Syariah Unit Jember dalam tinjauan hukum positif ( Perspektif Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 Syariah dan UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ). Sehingga dari masalah diatas peneliti merumuskan :1) bagaimana praktik yang dilakuakan oleh bank BTPN Syariah di Desa Petung Kec. Bangsalsari?. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank BTPN Syariah ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dalam penelitian ini adalah ingin mendiskrpsikan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen nasabah bank BTPN Syariah dalam tinjauan hukum positif ( Perspektif UndangUndang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999). Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif, penentuan informan menggunakan metode purposive Sampling, tekhnik pengumpulan data menggunkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) praktek yang dilakukan oleh bank BTPN Syariah di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari yaitu, menggunkan sistem kewajiban pembilian Hp terhadap calon/nasabah bank BTPN Syariah dan juga sisitem tanggung rentang terhadap anggota nasabah Bank BTPN Syariah, mengenai permasalah diatas merupakan beban bagi nasabah tersebut dan sistemnya lebih sulit dibanding dengan sistem Bank Konvensional. Disamping itu, masyarakat juga banyak mengeluh karena tambahan ansuran karena ada kewajiban pembelian HP tersebut. 2) ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah sistem tersebut tidak sesuai dengan akad penyaluran dana yang lebih condongnya di akad Jual beli yaitu diantaranya akad : Murabbaha, salam, dan isti’nak. Dan setelah ada penelian sistem sistem tersebut tidak ada kecocokan dengan akad-akad diatas sehingga masalah ini bisa disampaikan kepada pihak BI supaya memperhatikan sistem perbankan Syariah yang ada di Indonesia, digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id ix sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen paraktek tesebut juga tidak sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang kususnya di pasal 4 sehingga Pengaturan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) bisa menjatuhkan sanksi administrasi pihak-pihak yang bersangkutan, maka dari itu kewajiban pembelian HP atau tanggung Renteng tidak termasuk kategori diatas.

Actions (login required)

View Item