Analisis Yuridis Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/ PA.TA Tentang Pembagian Harta Bersama.

Prayoga, Achmad (2017) Analisis Yuridis Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/ PA.TA Tentang Pembagian Harta Bersama. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Achmad Prayoga_083 131 068.pdf Download (12MB)

Abstract

Ketika ikatan perkawinan itu berlangsung, maka akan timbul beberapa akibat hukum, salah satunya adalah harta bersama antara suami dan istri. Tentunya apabila tejadi perceraian maka bubarlah penggabungan harta bersama antara suami dan istri. Pembagian harta bersama pasca perceraian terkadang menimbulkan permasalahan baru, meskipun di dalam KHI sudah diatur tentang bagian harta bersama antara suami dan istri, karena hal lain, hakim dapat memutuskan sesuatu yang berbeda dari undang-undang dengan berbagai pertimbangan. Fokus kajian dalam penelitian ini, pertama, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA tentang pembagian harta bersama?, kedua, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA tentang pembagian harta bersama?. Tujuan penelitian ini, pertama, Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA. TA tentang pembagian harta bersama. Kedua, Untuk mengetahui petimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA. TA tentang pembagian harta bersama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian ini, pertama, putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA tentang pembagian harta bersama telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yakni melalui berbagai tahapantahapan, sehingga seluruh proses beracara di Pengadilan Agama menjadi konkrit. Kedua, Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA dengan pembagian harta bersama 1 /3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat atau suami dan 2 /3 (dua pertiga) bagian untuk Penggugat atau istri adalah dengan berlandasan dari rasa keadilan, karena selama berumahtangga Penggugatlah yang lebih berkontribusi untuk mencari nafkah, sedangkan Tertugat lebih banyak menganggur dan tidak mau memberi nafkah kepada keluarga.

Actions (login required)

View Item