Komparasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Pengingkaran Keabsahan Anak

Faridy, Muhammad Wildan (2017) Komparasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Pengingkaran Keabsahan Anak. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Wildan Faridy_083121048.pdf Download (3MB)

Abstract

Suatu persoalan yang telah dirumuskan bahwa, hubungan kesanaksaudaraan sebagai pengertian umum dan hubungan hukum khusus hukum antara anak dan orang tuanya, terjalin karena terjadinya perkawinan. Anak sah dalam bahasa hukum adalah anak yang dilahirkan akibat terjadinya ikatan perkawinan yang sah antara suami istri, dengan mengambil ukuran batas minimal kandungan antara 6 bulan sejak akad perkawinan diresmikan. Apabila seorang anak lahir yang masanya kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkari kelahiran anak tersebut. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan anak? 2) Bagaimanakah tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabsahan anak? 3) Bagaimanakah komparasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabahan anak, beserta implikasinya? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan anak. 2) Mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabsahan anak. 3) Mengetahui komparasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabahan anak, beserta implikasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Adalah penelitian yang menggali informasi dari literatur-literatur dan sumber pustaka yang ada baik berupa sumber dat primer maupun skunder. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak menurut KIH adalah proses penyelesaian perkara tersebut menurut aturan hukum Islam sama halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, yaitu dengan menggunakan sumpah li’an sebagai sumpah pemutus dalam perkara pengingkaran terhadap keabsahan anak, 2) Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilahirkan istrinya menurut KUH Perdata, penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan tuntutan-tuntutan disertai bukti-bukti tertulis, sebagaimana penyelesaian perkara-perkara yang lainnya. 3) Implikasi Hukum dari Komparasi KIH dan KUH Perdata adalah Hukum Islam menetapkan kedudukan anak yang dilahirkan di luar kawin baik yang dilakukan gadis atau jejaka dan orang yang sudah pernah menikah tetap dinamakan zina. Dan anaknya berkedudukan sebagai anak yang tidak sah.Yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut Hukum Perdata, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat diakui sekaligus dapat disahkan oleh orang tuanya melalui proses pengadilan.

Actions (login required)

View Item