Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember

Nazilah, R.A Rayhanun (2017) Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text R.A Rayhanun Nazilah_083 131 087.pdf Download (3MB)

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah akad yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya semua manusia dianjurkan untuk menikah. Namun, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan juga KHI. Mayoritas ulama tidak menentukan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, karena di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara konkrit tentang batasan usia menikah. Di Indonesia terdapat dua organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua organisasi tersebut membahas tentang perkawinan di bawah umur yang mempunyai pendapat berbeda. perbedaan argument dua ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memahami relevansinya terhadap perundang-undangan dengan kondisi saat ini. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Berapa batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan? 2) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember dan mengapa terjadi perbedaan pendapat terhadap perundang-undangan yang menentukan batas usia minimal perkawinan di Indonesia ? Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundangundangan, 2) Untuk memahami alasan atau sebab terjadinya perbedaan pendapat dari kedua organisasi tersebut tentang batas usia minimal perkawinan serta mengetahui relevansinya dengan perkembangan Undangundang yang berlaku di Indonesia. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metodologi dengan penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun" begitupun isi dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id ix calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". 2) Sebagai produk hukum Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atas pemberlakuan usia menikah 16 tahun perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP dan KHI. Sesuai dengan karakteristik dari hukum islam yang harus sesuai dengan tempat, waktu dan kebutuhan maka sudah sewajarnya apabila peraturan perundang-undangan harus mengalami suatu perubahan apabila dalam pasal-pasalnya sudah tidak relevan lagi. Pembatasan usia perkawinan dalam UUP dan KHI bagi perempuan 16 tahun ternyata bertentangan dengan beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item