Pembatalan Akad Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Prabowo, Nurholis (2017) Pembatalan Akad Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Nurholis Prabowo_083 122 064.pdf Download (17MB)

Abstract

Memelihara sapi atau kambing dengan sistem gaduh merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup merata terjadi dikalangan masyarakat desa. Artinya hampir semua wilayah kecamatan atau desa, terdapat warga yang melangsungkan kegiatan tersebut. Hal ini cukup mengakar dimasyarakat, karena kegiatan memeliharakan sapi atau kambing dengan sistem gaduh ini mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat terutama kebutuhan-kebutuhan non-reguler atau kebutuhan insidentil, seperti selamatan, membangun rumah, dana haji, dan lain sebagainya. Dalam hal ini sering terjadi pembatalan akad kerja sama dalam gaduh sapi di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Fokus ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama gaduh sapi di desa Junpong kecamatn Wonosari kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama gaduh sapi di desa Jumpong kecamatan. Wonosari kabupaten Bondowoso?. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama gaduh sapi di desa Junpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso dan mendeskripsikan pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama gaduh sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan untuk menentukan subjek penelitian dengan purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Untuk menganalisa data menggunakan analisis Miles dan Huberman. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah 1) Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan yang seharusnya apabila terjadi pembatalan akad maka penerapan akadnya haruslah dilakukan secara demokratis atau kesepakatan bersama dan dengan alasan-alasan yang jelas serta pemenuhan janji sebagaimana yang telah disepakati di awal. 2) Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan fikih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih.

Actions (login required)

View Item