Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan (Studi Tentang Nilai Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqa>s}id Shari>’ah Ibnu ‘A<shu>r)

Amalia, Kammia Rizqa (2018) Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan (Studi Tentang Nilai Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqa>s}id Shari>’ah Ibnu ‘A<shu>r). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Kammia Rizqa Amalia_0839116018.pdf Download (10MB)

Abstract

Kata Kunci: Peran Ganda, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Maqa>s}id Shari>’ah. Perlindungan terhadap terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Adapun perlindungan tenaga kerja perempuan tertera di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang melindungi hak reproduksi perempuan. Namun, terdapat kontroversi yang berupa diskriminasi, kesetaraan gender, dan pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menggunakan pandangan maqa>s}id shari>’ah menurut nilai keadilan Muhammad T{ahir Ibnu ‘A<shu>r sebagai pisau analisis dalam memandang peran ganda tenaga kerja perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem dalam penelitian, yakni mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisa dialektika HAM dan kesetaraan gender, pandangan maqa>s}id shari>’ah menurut nilai keadilan Muhammad T{ahir Ibnu ‘A<shu>r dan implikasi nilai-nilai keadilan terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan dengan jenis analisis isi. Tehnik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan tehnik deskriptif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Dialektika antara hak asasi yang dimiliki oleh isteri yang berperan dalam ruang publik dengan peran peran ganda yang dipikulnya dapat dinegoisasikan dalam kerangka berpikir h}usn almu’a>sharah. Pola interkasi yang baik ini dapat dimanifestasikan dengan mengedepankan negoisasi dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan. Baik suami maupun isteri harus saling memaklumi dan tidak menuntut hak secara paksa atau bahkan mengancam harmonisasi keluarga (darar). Adapun pandangan maqa>s}id shari>’ah menurut nilai keadilan Muhammad T{ahir Ibnu ‘A<shu>r dalam jaminan social dan hak reproduksi perempuan adalah Jaminan sosial ini juga dapat ditinjau dari konsep asal muasal untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia. Hal ini juga tertera dalam pasal 1 dan 2 dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tidak membedakan asal muasal kejadian manusia yang tidak membedakan antara lakilaki dan perempuan. Adanya jaminan social pada tenaga kerja perempuan digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id v merupakan asas agaliter suatu Negara dalam undang-undang. Hal ini menurut Ibnu ‘A<shu>r dapat diterima karena tidak ada ma>ni’ untuk penerimaannya dari sisi jibili>yah dan adapun ketiga hak (hak cuti hamil hingga melahirkan, menyusui, dan hak cuti menstruasi) dalam pandangan Ibnu ‘A<shu>r dapat dikategorikan dalam upaya merealisasikan keadilan dengan memepertimbangkan mawa>ni’ musa>wah (faktor menghalangi prinsip egaliter). Dalam hal ini adalah faktor yang menghalangi adalah dari sisi jibbili>yah, yaitu kodrat wanita sejak lahir. Terdapat implikasi yang berupa pemberian sanksi atas pelanggaran hak-hak merupakan bentuk upaya merealisasikan kemaslahatan dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kerugian masing-masing pihak. Dalam konteks yang lebih besar, munculnya Pasal yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran hak ini dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan maqa>s}id uqu>bat (tujuan dari pemberlakuan sanksi). Menurut Ibnu ‘A<shu>r, ada beberapa maqs}ad dari pemberian hukuman.

Actions (login required)

View Item