Bahri, Saiful (2016) Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Di Lakikan Di Depan Sidang Pengadilan Agama Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Text
SAIFUL BAHRI_0839114014.pdf Download (5MB) |
Abstract
Kata Kunci: Implementasi, pasal 115 KHI, Di Pengadilan Kraksaan Probolinggo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kompilasi hukum-hukum dalam Agama Islam yang diterapkan dalam Pengadilan Agama. Namun di dalamnya terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan sumber asalnya (Fikih). Salah satunya itu adalah pada pasal 115 Bab XVI yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan gagal mendamaikan para pihak,Dari beberapa fakta yang terjadi orang yang mau bercerai ke pengadilan agama Kraksaan Probolinggo si suami telah megatakan kata talak pada istrinya di rumah, apalagi stiap perkara perkawinan akan ditindak lanjuti selambat-lambatnya 30 hari. Bukankah akan ada ketidak-pastian hukum antara setelah jatuhnya kata talak dari suami dengan putusan pengadilan. Dari sini sedikitnya lahir tiga masalah dasar yaitu: Pertama, Bagaimana implementasi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. Kedua, Bagaimana implikasi pasal 115 Kompilai Hukum Islam terhadap konsekwensi seorang perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. Ketiga, Bagaimana upaya untuk mencari solusi perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. Dengan tujuan Pertama, Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama Kraksaan Probolinggo.Kedua, Untuk mendeskripsikan implikasi pasal 115 terhadap konsekwensi seorang perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo. Ketiga Untuk mencari solusi perempuan yang telah tertalak sebelum di sidang pengadilan agama Kraksaan Probolinggo, Metode yang digunakan dalam metode ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan stadi kasus (fenomenologi). Dan menggunakan metode pembahasan berupa deskriptif analisis, dan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan : Pertama, Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo tidak menganggap adanya penceraian diluar sidang pengadilan karna para hakim mengikuti perundang undangan yang berlaku. Kedua, implikasi hukum bagi seorang perempuan yang telah tertalak diluar sidang pengadilan adalah dimulainya awal permulaan hitungan masa iddahnya. Ketiga, Solusi terhadap implikasi hukum bagi perempuan yang tertalak di luar muka sidang ialah sesuai dengan pasal 153 ayat 4 KHI perhitungan Awal Masa „iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012807 Talaq & Khulu' (Divorce) |
Divisions: | Program Magister > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Ms Diva Magang |
Date Deposited: | 17 Mar 2023 01:52 |
Last Modified: | 17 Mar 2023 01:52 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/20474 |
Actions (login required)
View Item |