PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1061/PDT.G/2016/PA.BWI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

QOIDATUL UMMAH, 083121025 (2016) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1061/PDT.G/2016/PA.BWI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined] thesis, IAIN JEMBER.

Preview	Text 1 Cover.pdf Download (504kB) | Preview
Preview	Text 4 Abstrak.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text 5 Daftar Isi.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text 6 BAB I.pdf Download (863kB) | Preview
Preview	Text 7 BAB II.pdf Download (888kB) | Preview
Preview	Text 8 BAB III.pdf Download (779kB) | Preview
Preview	Text 9 BAB IV.pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text 10 BAB V.pdf Download (473kB) | Preview
Preview	Text 11 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (579kB) | Preview

Abstract

Qoidatul Ummah, 2016 : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian
(Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama
Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi
Hukum Islam.
Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri dan hilangnya
kehalalan antara keduanya. Orang yang beragama Islam, perceraian harus
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Gugatan yang diajukan harus
dengan menyertakan alasan-alasan yang nantinya akan dijadikan dasar
pertimbangan oleh Majelis Hakim. Untuk alasan-alasan perceraian dijelaskan
dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang perincian penjelasannya
terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 dan KHI pasal 116. Perceraian dengan alasan
pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua ini, tidak dijelaskan
baik dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena
itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas.
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana
pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi
di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif UU No. 1 tahun 1974? 2)
Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Perkara Nomor
1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif
Kompilasi Hukum Islam? 3) Apa perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Putusan Perkara Nomor
1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi?
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam
memutuskan perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor
1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) baik menurut UU
No. 1 tahun 1974 maupun KHI dan perbedaan diantara kedua perundangundangan
tersebut.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan
metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case
approach). Jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.
Sedangkan analisis datanya menggunakan metode interpretasi yaitu interpretasi
sistematis, historis dan metode argumentasi.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam memutuskan perkara
perceraian tersebut majelis hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi
menggunakan UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dengan alasan yang
termaktub dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f). 2) dalam KHI yang
dijadilan dasar pertimbangan adalah pasal 84 tentang nusyuz yang dilakukan oleh
isteri lalu dikaitkkan dengan pasal 116 huruf (f) KHI. 3) Isi dari kedua perundangundangan

tersebut tidak memiliki perbedaan. Yang menjadi perbedaan antara
keduanya adalah alasan yang dijadikan acuan sebelum sampai pada pasal-pasal
tersebut. Dalam KHI perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah
tinggal di rumah mertua dikaitkan dengan nusyuz isteri sedang dalam UU. No.1
tahun 1974 istilah nusyuz ini tidak disebutkan dan dijelaskan.

Actions (login required)

View Item