Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi.

Nafisyah, Siti (2016) Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Siti Nafsiyah_082 121 049'.pdf Download (9MB)

Abstract

Komisi Penyiaran Inonesia Daerah Jawa Timur adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, berkewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi?; b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan peran pengawasan program isi siaran? Tujuan dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengatahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran.; b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas penyiaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan sumber data menggunakan purposif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber. Adapun hasil penelitian ini menuntukkan bahwa Komisi Penyiaran Inonesia Daerah Jawa Timur sudah melakukan tugasnya sebagai badan pengawas dibidang penyuaran, yang didukung dengan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang sudah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknik, dan juga mengadakan work shop dimana kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan lembaga penyiaran televisi dan radio. KPID Jatim memiliki buku panduan yang nantinya berguna sebagai acuan, agar lembaga penyiaran menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Pedoman ini juga lah yang menjadikan rujukan saat menjatukan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. KPID Jatim melakukan proses klarifikasi sebagai bentuk teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan, dan dilanjutkan dengan sidang pleno oleh komisioner untuk membeikan keputusan dan menentukan lembaga penyiaran mana yang bersalah dan melanggar yang nantinya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.

Actions (login required)

View Item