Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020.

Amir, Faisal (2021) Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Faisal Amir_S20173054.pdf Download (7MB)

Abstract

Kata Kunci : Putusan Nomor 2 p.khs/2020, Pemakzulan , Ratio Decidendi Pada tanggal 8 Desember 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 2.p.khs/2020 yang isinya adalah menolak permohonan DPRD Kabupaten Jember untuk memakzulkan Bupati Jember dari jabatanya. DPRD Kabupaten Jember sendiri sepakat memakzulkan Bupati Jember D.r Faida, MMR. Pada rapat paripurna tanggal 22 Juli 2020 lalu dan berdasarkan hasil rapat tersebut DPRD Kabupaten Jember menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang telah di lakukan oleh Bupati Jember berupa dokumen dan surat tertulis kepada mahkamah agung.kenapa mahkamah agung di dalam putusanya menolak untuk memakzulkan BupatI Jember? Apa dasar Mahkamah Agung menolak permohonan DPRD? Dari peristiwa hukum tersebut maka penulis merasa tergerak untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020” Fokus masalah yang di teliti dalam Skripsi ini adalah : 1) Mencari duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang Pemakzulan Bupati Jamber. 2). Mencari ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2p.kha/2020. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mencari duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang pemakzulan Bupati Jember. 2) Mencari ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan nomor 2.pkhs/2020. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk tugas akhir (skripsi) ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus ((Case Approach) dan Pendekatan eprundangundangan (Statue Approach) yang berkaitan dengan kasus yang penulis teliti. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ratio decidendi mahkamah agung tersebut mengandung asas lex posteriori derogat legi priori yaitu bahwa undangundang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama.

Actions (login required)

View Item