Kebijakan Pemberdayaan Organsasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember)

Mursyid, Mr (2021) Kebijakan Pemberdayaan Organsasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Mr. Mursyid_S20153018.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yaitu Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu Di Kantor BAKESBANGPOL Kabupaten Jember Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Fakta empiris menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai model kebijakan yang ada, yaitu Antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai subjek kebijakan dengan ormas sebagai objek kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model top-down, sedangkan ormas mengharapkan model bottom-up, sehingga memunculkan isu dan masalah publik berupa tuntutan dari ormas agar Bakesbangpol Kabupaten Jember benar- benar bisa melibatkannya dalam proses kebijakan yang berlaku. Dasar penggunaan model kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan top-down Bakesbangpol Kabupaten Jember sendiri merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan ormas tersebut tidak memuat aturan untuk melibatkan ormas dalam proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini selanjutnya meletakkan fokusnya pada Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana ditulis pada bab 2 (tinjauan pustaka). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penulisan metode penelitian didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai serangkaian proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol kabupaten Jember. Selama penelitian, peneliti menggali data primer dari proses wawancara sampai tahap dokumentasi yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Namun jika ditelaah secara kritis berdasarkan definisi dan hakekat ormas, kebijakan pemberdayaan tersebut belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan.

Actions (login required)

View Item