Pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Jember ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Fitria, Patricia Heni (2023) Pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Jember ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text PATRICIA HENI FITRIA_S20193126.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah daerah diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satu tolak ukur dalam pemerintahan yang baik yakni adanya asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan skripsi ini akan meneliti mengenai Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam Prinsip Asas Keterbukaan? 2) Apakah pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
Tujuan Penelitian adalah : 1) Mendeskripsikan proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam Prinsip Asas Keterbukaan. 2) Menganalisis pengawasan keuangan daerah Kabupaen Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Dengan fokus kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Pemerintahan daerah kabupaten Jember dalam menerapkan prinsip asas keterbukaan harus berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum yang telah berlaku dan dalam proses pengawasan harus memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat. 2). Keberhasilan pengawasan keuangan daerah kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena kepatuhan dalam prosedur hukum sebagai dasar yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam penyelenggara publik dari sisi lingkungan maupun masyarakat.

Keywords:pengawasan; pemerintahan daerah; keuangan daerah

Actions (login required)

View Item