Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)

Rohayat, Ilyas (2021) Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi). Undergraduate thesis, institut Agama Islam Negeri Jember.

Text Ilyas Rohayat_S20161072.pdf Download (5MB)

Abstract

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebes dan merdeka (the independent of judiciary). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenangkan adanya intervensi kedalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapapun juga hanya kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Namun disisi lain, dibalik keistimewan statusnya sebagai sosok yang mulia dan yang berstatus sebagai pejabat Negara, hakim memiliki resiko yang sangat tinggi dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa raga. Untuk itu, penulis melakukan penelitian tentang jaminan keamanan hakim dalam memutus suatu perkara harta gono-gono sesuai yang telah diatur dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta bagaimana mekanisme perlindungan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi Jenis Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama banyuwangi di jalan jaksa Agung Suprapto, no 58, Taman Baru kec. Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur 68416 telp: (0333)-424325. Subjek penelitian ini menggunakan Purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format diskriptif kualitatif, dan menggunakan jenis pendekatan yakni, pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi tidak ada standart operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan kemanan hakim, dan Implementasi dari Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi belum terlaksana dengan baik dan benar, Hal ini karena tidak adanya standart operasional yang baku tersebut disebabkan karena adanya disparitas pemahaman mengenai keamanan di tiap-tiap Pengadilan dan belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim, serta pemahaman mengenai pengadilan agama yang mana hanya menangani hukum perdata. Dengan adanya disparitas pemahaman itu maka pihak Pengadilan mengambil inisiatif untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item